Bawaslu Bangka Barat Awasi Melekat Rapat Pleno Rekapitulasi DPB Triwulan IV serta Terima Berita Acara dari KPU

Mentok – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bangka Barat melaksanakan pengawasan secara melekat terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) Triwulan IV Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Bangka Barat, Senin (08/12/2025). Pengawasan ini menjadi bagian dari tugas dan fungsi Bawaslu dalam memastikan seluruh proses pemutakhiran data pemilih berjalan sesuai regulasi, transparan, dan akuntabel.

Dalam rapat pleno tersebut, KPU Bangka Barat memaparkan perkembangan DPB sepanjang Triwulan IV, termasuk pergerakan data terkait pemilih baru, pemilih TMS (Tidak Memenuhi Syarat), perbaikan elemen data, serta pemilih yang melakukan perpindahan domisili. Bawaslu Bangka Barat menyoroti pentingnya ketelitian dalam setiap proses pembaruan data untuk mencegah terjadinya potensi kerawanan, seperti data ganda, pemilih tidak layak, ataupun ketidaksesuaian identitas.

Sebagai bagian dari mekanisme formal, Bawaslu Kabupaten Bangka Barat juga menerima Berita Acara Rekapitulasi DPB Triwulan IV Tahun 2025 yang diserahkan langsung oleh KPU Bangka Barat. Berita acara tersebut menjadi dokumen resmi yang digunakan Bawaslu dalam melakukan verifikasi lanjutan serta sebagai dasar dalam menyusun laporan hasil pengawasan pemutakhiran data pemilih.

Anggota Bawaslu Bangka Barat, Budi Santoso, menegaskan bahwa pengawasan terhadap pleno rekapitulasi DPB merupakan pekerjaan strategis dalam memastikan bahwa setiap warga yang memenuhi syarat dapat terdaftar sebagai pemilih, sementara yang tidak memenuhi syarat dapat segera dihapuskan dari data pemilih. Hal ini penting untuk mewujudkan daftar pemilih yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan menjelang tahapan Pemilu mendatang.

Melalui pengawasan yang dilakukan secara melekat dan berjenjang, Bawaslu Bangka Barat berharap kualitas data pemilih di wilayah Bangka Barat semakin baik, mutakhir, dan sesuai kondisi faktual masyarakat. Sinergi antara KPU dan Bawaslu dalam proses pemutakhiran DPB menjadi bagian penting untuk mengawal integritas penyelenggaraan demokrasi di tingkat daerah.