Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Bangka Barat Hadiri Rapat Evaluasi Tugas Divisi Hukum Pada Pilkada 2024

Evaluasi Divisi Hukum

Belitung - Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bangka Barat, Budi Santoso menghadiri Rapat evaluasi pelaksanaan tugas Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 di Ruang rapat Bawaslu Kabupaten Belitung . Selasa (04/03/2025)

Kegiatan ini dilaksanakan sehubungan dengan telah selesainya Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dan dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana Pasal 13 Ayat (2) Perbawaslu 6 Tahun 2024.

Kegiatan ini membahas Evaluasi pelaksanaan tugas Divisi Hukum tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024di masing-masing Kabupaten/Kota serta membahas Identifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi saat tahapan Pilkada Tahun 2024.

Rapat diikuti oleh perwakilan Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada kesempatan tersebut, peserta menyampaikan laporan masing-masing daerah terkait pelaksanaan tugas Divisi Hukum sepanjang tahapan Pilkada 2024, termasuk pencegahan potensi pelanggaran, penanganan temuan dan laporan, koordinasi dengan stakeholder, serta dinamika hukum yang muncul selama proses pemilihan.

Selain mengevaluasi capaian, rapat ini juga menjadi ruang diskusi terbuka untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan, tantangan, dan hambatan yang dihadapi di lapangan. Beberapa isu yang menjadi sorotan antara lain perbedaan tingkat kepatuhan peserta pemilihan, penanganan sengketa proses, kebutuhan peningkatan kapasitas SDM Divisi Hukum di daerah, serta pentingnya penguatan koordinasi antar-lembaga untuk memastikan penyelesaian masalah hukum yang cepat, tepat, dan sesuai ketentuan.

Bawaslu Provinsi Babel menegaskan bahwa hasil evaluasi ini akan dihimpun sebagai bagian dari rekomendasi perbaikan dalam penyusunan kebijakan dan pengembangan strategi pengawasan hukum ke depan. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan, profesionalitas penanganan pelanggaran, dan konsistensi penerapan regulasi di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dengan selesainya rapat evaluasi ini, Bawaslu Kabupaten/Kota berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi antar-jajaran, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta memastikan bahwa pelaksanaan pengawasan hukum pada setiap tahapan pemilu dan pemilihan berjalan sesuai prinsip independensi, integritas, dan profesionalitas.

Humas Bawaslu Kabupaten Bnagka Barat