Perkuat Tata Kelola Organisasi, Bawaslu Bangka Barat Implementasikan Reformasi Birokrasi

Mentok – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bangka Barat menggelar sebagai upaya memperkuat tata kelola organisasi yang efektif, transparan, dan akuntabel. Kegiatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kedisiplinan, kualitas kinerja, serta komitmen seluruh jajaran sekretariat dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangka Barat. Kamis (22/10/2026)

Kegiatan dibuka oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Barat, Deni Ferdian. Dalam arahannya, Deni menekankan pentingnya kelengkapan administrasi sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Ia mengingatkan seluruh staf sekretariat agar melengkapi laporan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, ia juga mengajak seluruh jajaran untuk menjaga kekompakan dan soliditas dalam bekerja agar berbagai tantangan organisasi dapat dihadapi bersama dengan baik.

Materi selanjutnya disampaikan oleh Enggal Ganusa, Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan BKD Kabupaten Bangka Barat. Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah terus diperkuat, terutama dalam hal kedisiplinan dan ketertiban aparatur. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMATA) untuk mendukung pengelolaan manajemen talenta aparatur secara lebih terarah.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jafri, menyampaikan bahwa reformasi birokrasi harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Pelaksanaannya diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan efektivitas penggunaan anggaran.

Jafri juga menekankan pentingnya pemenuhan Indikator Kinerja Utama (IKU) oleh pimpinan melalui aplikasi CERMAT sebagai bagian dari pemantauan akuntabilitas dan evaluasi kinerja. Selain itu, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menjadi salah satu instrumen untuk mengetahui penilaian masyarakat terhadap pelayanan dan peran Bawaslu, khususnya dalam pelaksanaan tugas pengawasan pada masa tahapan pemilu.

Dalam kesempatan tersebut, ia turut mengingatkan pentingnya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta memahami batasan keterlibatan aparatur dalam kegiatan politik praktis. Hal ini menjadi bagian penting dalam menjaga profesionalitas, integritas, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pengawasan pemilu.

Melalui kegiatan Implementasi Reformasi Birokrasi Tahun 2026 ini, Bawaslu Kabupaten Bangka Barat berharap seluruh jajaran sekretariat semakin memahami pentingnya reformasi birokrasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Dengan memperkuat kedisiplinan, meningkatkan akuntabilitas kinerja, melengkapi administrasi, serta menjaga soliditas tim, Bawaslu Kabupaten Bangka Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola organisasi dan pelayanan kepada masyarakat.