Rapat Kerja Teknis Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019
|
Pada Hari Jumat, 06 September 2019 Bawaslu Kabupaten Bangka Barat menghadiri undangan dari Republik Indonesia.
Undangan Tersebut berisi tentang Kegiatan Rapat Kerja Teknis Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 Gelombang I yang bertempat di Harris Hotel and Conventions Malang Jawa Timur yang dihadiri oleh Koordinator Divisi Hukum Provinsi dan Kabupaten/Kota terundang .
Rapat Kerja Teknis Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pemilu i yang bertujuan untuk mengevaluasi sumber daya manusia, regulasi, dan teknis selama tahapan Pemilu 2019 berlangsung.
Dalam kesempatan tersebut Dr. Ratna Dewi Pettalolo, S.H, M.H, selaku Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Bawaslu Republik Indonesia menyampaikan Bawaslu telah menjadi organisasi pengawas pemilu tingkat internasional oleh karena itu kita dapat memberikan saran bahwa lembaga pengawasan Pemilu yang terpisah dari KPU dapat mendukung jalannya check and balances
“Dalam proses penegakkan hukum di bawaslu yang diutamakan adalah keadilan pemilu. tidak sekedar menegakkan aturan dan norma hukum, tidak sekedar menegakkan kepastian hukum tetapi juga merealisasikannya agar tercapainya keadilan pemilu dalam proses pemilu”
“ Pemilu merupakan satu2nya cara yg diakui secara hukum untuk menentukan kekuasaan pemerintahan yg diakui oleh rakyat. oleh karena itu ada banyak kepentingan2 yg mempengaruhi dalam tahapan proses pemilu “ ujar Dewi
#BawasluPangkalpinang
#BawasluMengawasi
#CegahAwasiTindak
#pemiludamai2019
@bawaslu_babel
@bawaslupangkalpinang
@bangka_bawaslu
@bawaslu_bangkatengah
@bawaslubabar
@bawaslu_basel
@bawaslu.belitung
@bawaslubeltim
Undangan Tersebut berisi tentang Kegiatan Rapat Kerja Teknis Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 Gelombang I yang bertempat di Harris Hotel and Conventions Malang Jawa Timur yang dihadiri oleh Koordinator Divisi Hukum Provinsi dan Kabupaten/Kota terundang .
Rapat Kerja Teknis Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pemilu i yang bertujuan untuk mengevaluasi sumber daya manusia, regulasi, dan teknis selama tahapan Pemilu 2019 berlangsung.
Dalam kesempatan tersebut Dr. Ratna Dewi Pettalolo, S.H, M.H, selaku Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Bawaslu Republik Indonesia menyampaikan Bawaslu telah menjadi organisasi pengawas pemilu tingkat internasional oleh karena itu kita dapat memberikan saran bahwa lembaga pengawasan Pemilu yang terpisah dari KPU dapat mendukung jalannya check and balances
“Dalam proses penegakkan hukum di bawaslu yang diutamakan adalah keadilan pemilu. tidak sekedar menegakkan aturan dan norma hukum, tidak sekedar menegakkan kepastian hukum tetapi juga merealisasikannya agar tercapainya keadilan pemilu dalam proses pemilu”
“ Pemilu merupakan satu2nya cara yg diakui secara hukum untuk menentukan kekuasaan pemerintahan yg diakui oleh rakyat. oleh karena itu ada banyak kepentingan2 yg mempengaruhi dalam tahapan proses pemilu “ ujar Dewi
#BawasluPangkalpinang
#BawasluMengawasi
#CegahAwasiTindak
#pemiludamai2019
@bawaslu_babel
@bawaslupangkalpinang
@bangka_bawaslu
@bawaslu_bangkatengah
@bawaslubabar
@bawaslu_basel
@bawaslu.belitung
@bawaslubeltim
Tag
berita