Bawaslu Bangka Barat Ikuti Rapat Pembinaan Penyelesaian Sengketa Proses untuk Perkuat Kapasitas Pengawasan

Mentok, Kabupaten Bangka Barat – Badan pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bangka Barat mengikuti Rapat Pembinaan Penyelesaian Sengketa Proses yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara daring. Kamis (21/05/2026)

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat dan meningkatkan kesiapan kapasitas jajaran Bawaslu dalam menangani sengketa proses pemilu secara profesional, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rapat pembinaan ini diikuti oleh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai bagian dari upaya penguatan kelembagaan dalam menghadapi berbagai potensi sengketa yang dapat muncul pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan. 

Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pembekalan terkait regulasi, prosedur, mekanisme penyelesaian sengketa proses, serta penguatan pemahaman terhadap aspek administrasi dan teknis dalam penanganan sengketa.

Penyelesaian sengketa proses merupakan salah satu kewenangan strategis Bawaslu dalam menjaga kualitas dan integritas penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor penting agar setiap jajaran pengawas pemilu mampu melaksanakan tugas penanganan sengketa secara cepat, tepat, adil, dan berlandaskan prinsip kepastian hukum.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan pembahasan mengenai berbagai dinamika dan potensi permasalahan yang dapat terjadi dalam tahapan pemilu, termasuk strategi mitigasi serta langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam proses penerimaan, pemeriksaan, mediasi, maupun adjudikasi sengketa proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui keikutsertaan dalam rapat pembinaan ini, Bawaslu Kabupaten Bangka Barat menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kompetensi sumber daya manusia serta meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam penyelesaian sengketa proses sebagai bagian dari upaya menjaga demokrasi yang berkeadilan, transparan, dan akuntabel.