Penguatan Kepatuhan dan Akuntabilitas, Bawaslu Bangka Barat Ikuti Rakor Evaluasi Pelaporan LHKPN dan LHKAN

Mentok, Kabupaten Bangka Barat — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bangka Barat mengikuti Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kepatuhan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN )dan LHKAN Non LHKPN yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara daring, Selasa (20/01/2026).

Kegiatan ini menitikberatkan pada penguatan kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) serta Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) Non LHKPN sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas penyelenggara pemilu. Evaluasi dilakukan untuk memastikan seluruh jajaran memenuhi kewajiban pelaporan secara tepat waktu, lengkap, dan sesuai ketentuan.

Dalam rapat tersebut dibahas capaian tingkat kepatuhan, kendala administratif yang dihadapi, serta langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelaporan. Penekanan diberikan pada pentingnya ketelitian, validitas data, serta konsistensi dalam memperbarui laporan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan administratif.

Bawaslu Bangka Barat memandang kepatuhan pelaporan LHKPN dan LHKAN bukan sekadar kewajiban formal, melainkan bagian integral dari upaya menjaga integritas kelembagaan. Transparansi atas harta kekayaan menjadi salah satu indikator penting dalam membangun kepercayaan publik serta mencegah potensi konflik kepentingan.

Melalui partisipasi dalam rapat koordinasi dan evaluasi ini, Bawaslu Bangka Barat menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola yang bersih dan akuntabel. Pengawasan yang berintegritas harus dimulai dari internal kelembagaan, termasuk dalam pemenuhan kewajiban administrasi dan pelaporan secara tertib dan patuh regulasi.

Langkah ini menjadi bagian dari konsolidasi berkelanjutan guna memastikan seluruh jajaran pengawas pemilu bekerja secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab dalam mengawal proses demokrasi.