Sekretariat Bawaslu Bangka Barat Ikuti Sosialisasi Manajemen Kinerja ASN dan Tata Cara Pemberian Cuti ASN

Mentok, Kabupaten Bangka Barat – Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bangka Barat mengikuti kegiatan Sosialisasi Manajemen Kinerja ASN: Pemahaman tentang Manajemen ASN dan Tata Cara Pemberian Cuti ASN yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara daring pada Jumat (08/05/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas aparatur sipil negara di lingkungan Bawaslu guna memperkuat pemahaman terkait pengelolaan kinerja pegawai serta pelaksanaan hak dan kewajiban ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam sosialisasi tersebut, peserta mendapatkan pemaparan mengenai konsep dan implementasi manajemen ASN yang berorientasi pada peningkatan kinerja, profesionalisme, dan akuntabilitas aparatur. 

Selain itu, peserta juga memperoleh penjelasan mengenai tata cara pemberian cuti ASN, mulai dari jenis-jenis cuti, persyaratan administrasi, mekanisme pengajuan, hingga kewenangan pemberian cuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemahaman yang komprehensif terhadap regulasi cuti dinilai penting untuk menjamin tertib administrasi kepegawaian serta memberikan kepastian hak bagi setiap ASN.

Kegiatan sosialisasi ini menjadi sarana untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan pemahaman jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penerapan manajemen kepegawaian yang profesional dan sesuai regulasi. Dengan pemahaman yang baik terhadap manajemen kinerja dan administrasi kepegawaian, diharapkan seluruh ASN dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal serta mendukung terciptanya tata kelola kelembagaan yang akuntabel.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangka Barat menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan memperkuat tata kelola kepegawaian sebagai bagian dari upaya mewujudkan organisasi yang profesional, berintegritas, dan adaptif dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan demokrasi.