Bupati Bangka Barat ajak ASN dan PPNPN untuk Netral dalam Pemilu Serentak Tahun 2024

Bawaslu Kabupaten Bangka Barat beserta Seluruh Jajaran mengikuti Apel bersama dan Pembacaan Ikrar serta Penandatanganan Pakta Integritas Netralitas pegawai ASN dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)/Tenaga Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Senin 29 Mei 2023.Kegiatan Yang dilaksanakan di Lapangan Parkir Timur Kantor Bupati Bangka Barat di hadiri oleh Forkopimda Bangka Barat, ASN, PPNPN/Tenaga Non ASN di lingkungan instansi Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat. Bupati Bangka Barat H. Sukirman, S.H Selaku Bupati Bangka Barat menyampaikan mengajak seluruh pegawai baik ASN ataupun non ASN di lingkungan Pemkab Bangka Barat untuk berjanjindan berkomitmen menjaga Netralitas melalui Ikrar Deklarasi yang telah dibacakan. Netralitas ini perlu dijaga dan diawasi, agara pemilihan umum serentak Tahun 2024 dapat Berjalan secara jujur dan adil . "saya tidak ingin adanya ASN yang dengan sadar mengabaikan netralitas guna ingin mencapai tujuan pribadi dengan mendukung paslon tertentu dengan harapan dia terpilih maka asn tersebut mendapatkan posisi ataupun jabatan tertentu." ujar Sukirman

Sementara itu Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Barat Rio Febri Fahlevi mengapresiasi kegiatanApel bersama dan Pembacaan Ikrar serta Penandatanganan Pakta Integritas Netralitas pegawai ASN dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)/Tenaga Non ASN  yang dilaksanakan Oleh Pemkab Bangka Barat ini. Rio Febri Fahlevi, S.H.,M.H memaparkan, aparatur sipil negara (ASN) sebagai pelayan publik dan pengayom masyarakat menjaga marwah agar tidak terpengaruh pada kepentingan orang perorang atau kelompok tertentu dalam kontestasi politik. Menurutnya kewenangan ASN sangat rentan dipengaruhi oleh calon peserta pemilu.

Rio  menyampaikan  kewenangan dan kekuasaan ASN dengan yang dimilikinya sangat rentan untuk dipengaruhi dan mempengaruhi, sehingga menjadi berpihak pada salah satu pasangan calon. Dalam perhelatan pemilu atau pemilihan (pilkada), lanjutnya, banyak dari ASN yang dimobilisasi sebagai basis dukungan politik. Menurutnya, politisasi jenis ini cenderung disertai dengan tekanan dan intimidasi serta ancaman yang sering membuat seorang ASN tidak berani untuk menghindarinya.

"Mereka terpaksa berpihak, sebab mengambil posisi netral dapat dianggap sebagai sebuah pembangkangan yang akibatnya bisa sangat fatal bagi posisi mereka dalam struktur birokrasi. Namun ada juga ASN bermain yang politik praktis dengan menginisiasi dan menggalang dukungan politik," tuturnya.

Kegiatan di akhiri Penandantangan Pakta Integritas Netralitas pegawai ASN dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)/Tenaga Non ASN yang dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah  ( Drs. Muhammad Soleh, M.AP. ),Kepala Badan Kepegawaian, Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Bangka Barat (Antoni Pasaribu, S. Pd) Kepala Kesbangpol Bangka Barat ( Saprizal,S.E ),Kepala Kantor Inspektorat Kabupaten Bangka Barat(Fachriansyah), (Rukiman) Kepala Dispora,Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat (Muhammad Safi'i Rangkuti).