Ketua Bawaslu Babel Paparkan Potensi Kerawanan Pemilu dan Strategi Pencegahan

Pangkalpinang, Bawaslu Babel – Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) paparkan potensi kerawanan pemilu dan strategi pencegahan pada Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kep. Bangka Belitung yang bertempatkan di Ruang Rapat Tanjung Pesona Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (18/07/2023).

Pelaksanaan pesta demokrasi penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 sudah memasuki babak pertengahan dilihat dari beberapa tahapan yang sudah hampir selesai salah satunya verifikasi partai politik dan pemutakhiran data pemilih. Penyelenggaraan pesta demokrasi ini tentunya tidak terlepas dari peran serta masyarakat yang menjadi subjek utama dari proses penyelenggaraan pemilu itu sendiri sehingga tidak menutup kemungkinan adanya beberapa potensi konflik yang terjadi di tengah masyarakat pada tahapan pemilu.

EM Osykar (Ketua Bawaslu Babel) di sela-sela penyampaian materinya menyampaikan bahwa terdapat 4 (empat) isu strategis dalam penyelenggaraan pemilu 2024 antara lainnya adalah Netralitas Penyelenggaraan Pemilu, Potensi Polarisasi Masyarakat, Mitigasi Dampak Penggunaan Sosial, Pemenuhan Hak Pilik dan Dipilih.

“Skors Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Babel saat ini pada kategori kerawanan sedang, namun meskipun sedang potensi tetap ada sehingga kita tetap memaksimalkan fungsi pencegahan dan pengawasan agar tahapan pemilu kita di babel dapat berjalan dengan baik, aman, dan damai,” ungkap Osykar.

Osykar menambahkan bahwa hasil pemetaan kita, terdapat beberapa ancaman faktual yang berpotensi lahirnya konflik ditengah masyarakat seperti halnya pada saat pemungutan, penghitungan, dan penetapan hasil seperti perusakan/pembakaran TPS, intimidasi, manipulasi/kecurangan dalam penghitungan, penolakan hasil serta provokasi yang berujung pada kerusuhan massa. Dari beberapa ancaman tersebut kami akan melakukan pencegahan secara teknis pengawasan dan melalui program pengawasan pemilu partisipatif.

“Dari segala potensi kerawanan dan ancaman faktual kami mengajak seluruh stakeholder untuk dapat dapat saling bersinergi dan bekerja sama untuk mencegah berbagai potensi konflik dan dugaan pelanggaran pemilu termasuk meningkatkan peran serta masyarakat di dalamnya”, tutup Osykar.