Pentingnya Pengelolaan BMN, Bawaslu Babar adakan Rapat dengan Bawaslu Provinsi Babel

Rabu (24/11/2021) pukul 09.30 WIB Bawaslu Bangka Barat melaksanakan Rapat terkait Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dengan Bawaslu Provinsi Kep.Bangka Belitung. Kegiatan rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Bawaslu Kabupaten Bangka Barat, dihadiri oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kep.Bangka Belitung Roy M. Siagian, S.Sos,.M.Si, Rogrius Sinulingga, SE Kasubbag SDM dan Umum Bawaslu Provinsi Kep. Babel serta tuan rumah Bawaslu Bangka Barat yang dihadiri oleh pimpinan Bawaslu Bangka Barat Ekariva Annas Asmara, S.Kom, Erika Herlina, S.Pd.,M.Pd, Koordinator Sekretariat Erlan, S.T, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Misnawati beserta seluruh jajaran staf Bawaslu Bangka Barat.
Ekariva Annas Asmara, S.Kom selaku Anggota Bawaslu Bangka Barat menuturkan pentingnya rapat pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) untuk memberikan pemahaman bagi Bawaslu Bangka Barat dalam mengelola Barang Milik Negara (BMN) sekaligus membuka acara.
Roy M. Siagian, S.Sos,.M.Si menjelaskan dalam pemanfaatan pengelolaan BMN diharapkan bagi rekan-rekan Bawaslu Bangka Barat dapat bekerja sama dengan Bawaslu Provinsi Kep.Babel dalam melakukan pengelolaannya. Pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN) di Bawaslu memang sangat minim, sehingga diharapkan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat dapat melakukan pemeliharaan dan pengendalilan serta pengawasannya.
‘‘Kalau melihat urgensinya memang masih banyak hal yang masih kurang, tetapi saya berharap pemanfaatan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) ini harus tepat sasaran ‘’tutur Roy M. Siagian.
Rogrius Sinulingga, SE selaku Kasubbag SDM dan Umum Bawaslu Provinsi Kep. Babel menjelaskan penguatan sekretariat terkait administrasi terutama pengelolaan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sangat wajib dan penting, dikarenakan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) serta Laporan Keuangan ini sama, porsinya sama, sehingga untuk mencapai WTP itu pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) menyumbang point sekitar 20% dalam mencapai WTP.
‘’Kebanyakan instansi yang tidak mencapai WTP kebanyakan dikarenakan dalam pengelolaan BMN nya kurang baik, tutur Rogrius.